Tanpa buang beberapa waktu, Dewan Keamanan Federasi Bangsa-Bangsa (DK PBB) melangsungkan tatap muka dengan 15 anggotanya pada 2 Februari 2021 atau sehari sesudah kup dilaksanakan oleh militer Myanmar. Sayang, tatap muka yang mengulas berkenaan kup yang sudah menyalahi nilai-nilai demokrasi tidak berbuah hasil karena dirintangi oleh China dan Rusia.
Tatap muka DK PBB kesempatan ini mengulas berkenaan pengakuan status dari PBB berkenaan perlakuan militer Myanmar yang sudah kuasai negara itu sekalian meredam Presiden Win Myint dan kepala pemerintah de facto Aung San Suu Kyi.
Diambil dari Kanal News Asia, bunyi dari perancangan pengakuan itu ialah “status genting nasional setahun harus diurungkan dan seluruh pihak harus patuhi etika demokrasi”.
Harus dipahami jika pengakuan yang direncakan oleh DK PBB belum mengulas berkenaan ancaman ekonomi ke Myanmar dan cuman mengatakan sikap tidak setujunya. Beberapa anggota DK PBB telah menujukkan ketidaksetujuannya berkenaan kup yang dilaksanakan oleh militer Myanmar.
Susul gagasan untuk lakukan embargo ekonomi, embargo pembelian senjata api, sampai membekukan asset Min Aung Hlaing sebagai pimpinan kup. Tetapi tanpa pengakuan status dari PBB, hal itu tidak bisa dilaksanakan.
Seperti riwayat terulang kembali, China kembali memperlihatkan keengganannya untuk memberikan dukungan pengakuan ini. Didampingi oleh Rusia, diplomat dari ke-2 negara itu dalam tatap muka. DK PBB kemarin mengatakan jika mereka memerlukan waktu lebih buat keluarkan kesepakatan atau hak vetonya.
China awalnya sempat juga merintangi pengakuan status PBB di tahun 2017 berkenaan kritis Rohingya di Myanmar dengan hak vetonya. Waktu itu, China mengatakan jika kritis Rohingya ialah permasalahan intern dan tidak selayaknya faksi external ikut serta.
Bersama-sama dengan Rusia. China sebagai anggota masih DK PBB sempat juga memakai hak vetonya menampik. Sperancangan resolusi PBB untuk melepaskan tahanan politik dan hentikan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar di tahun 2007.
Tidak ada rekan atau lawan di dalam politik. China lakukan ini ke Myanmar bukan sebagai bukti pertemanan antar. Sdua negara yang sering menyalahi etika demokrasi dan hak asasi manusia. Cuman ada kebutuhan di dalam politik, oleh karena itu penulis ingin melihat kebutuhan. SAapa yang dipunyai oleh China dalam kup Myanmar kesempatan ini?
[H3] Kebutuhan Ekonomi China di Myanmar [/H3]